Penyidikan kasus perikanan di Indonesia merupakan tantangan yang besar bagi aparat penegak hukum. Tantangan tersebut tidak hanya datang dari pelaku kejahatan perikanan ilegal, tetapi juga dari berbagai hambatan dalam proses penyidikan itu sendiri.
Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kita belum memiliki cukup jumlah petugas yang terlatih untuk melakukan penyidikan kasus perikanan dengan baik. Selain itu, teknologi yang digunakan juga masih terbatas, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku kejahatan perikanan.”
Hambatan lain yang sering dihadapi dalam penyidikan kasus perikanan adalah korupsi di dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Menurut data dari KPK, kasus korupsi di sektor perikanan masih cukup tinggi dan seringkali melibatkan oknum-oknum di dalam aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja membuat proses penyidikan menjadi lambat dan tidak efektif.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Korupsi dalam kasus perikanan tidak hanya merugikan negara dalam hal kerugian ekonomi akibat illegal fishing, tetapi juga merusak integritas aparat penegak hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.”
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara berbagai lembaga terkait, peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum, serta penerapan teknologi yang lebih canggih dalam proses penyidikan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di sektor perikanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.