Perlindungan terhadap batas laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Peran masyarakat dan pemerintah sangatlah vital dalam menjaga kelestarian dan keamanan perairan Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi batas laut Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia.
Menurut Pakar Hukum Laut Internasional, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, perlindungan terhadap batas laut Indonesia memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. “Masyarakat sebagai pemangku kepentingan di wilayah pesisir harus turut serta dalam menjaga kelestarian laut Indonesia,” ujar Prof. Hikmahanto.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan terhadap batas laut Indonesia. “Masyarakat sebagai pengguna langsung sumber daya laut harus menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian laut Indonesia,” kata Menteri Edhy.
Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan menjadi kunci keberhasilan dalam perlindungan terhadap batas laut Indonesia. Melalui berbagai program pemerintah seperti Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (GN-PSDKP), masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melestarikan lingkungan laut Indonesia.
Dengan demikian, perlindungan terhadap batas laut Indonesia bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan kelestarian laut Indonesia dapat terjaga untuk generasi yang akan datang.