Strategi efektif pengawasan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, yang menjadi sumber kekayaan alam yang sangat berharga. Namun, seringkali terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal asing yang masuk ke dalam ZEE Indonesia tanpa izin, seperti pencurian ikan atau kegiatan ilegal lainnya.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pengawasan kapal asing di ZEE Indonesia memerlukan strategi yang efektif dan terpadu. “Kita harus memiliki strategi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Basarnas, dan KKP, untuk dapat mengawasi dan mengamankan ZEE Indonesia dari pelanggaran kapal asing,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan patroli laut di sekitar ZEE Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia. “Dengan meningkatkan patroli laut, kita dapat lebih mudah mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal asing yang masuk ke dalam ZEE Indonesia secara ilegal,” kata Aan Kurnia.
Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System) juga dapat membantu dalam pengawasan kapal asing di ZEE Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman. “Dengan memanfaatkan teknologi modern, kita dapat memperkuat sistem pengawasan kapal asing di ZEE Indonesia dan mengurangi potensi pelanggaran,” ujar Agus Suherman.
Dengan adanya strategi pengawasan yang efektif, diharapkan pelanggaran kapal asing di ZEE Indonesia dapat diminimalisir. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi keberlanjutan sumber daya alam laut Indonesia dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia harus terus meningkatkan pengawasan dan keamanan di perairan ZEE-nya untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara.