Penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia merupakan hal yang menantang, namun juga sangat penting untuk dilakukan demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut, mulai dari masalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi hingga perbedaan hukum antar negara yang seringkali mempersulit proses penegakan hukum.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan KKP. Aan Kurnia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas illegal di laut.
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum laut. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, Indonesia telah memiliki kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal penegakan hukum laut, namun masih perlu ditingkatkan lagi.
Selain itu, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kunci dalam penegakan hukum tindak pidana laut. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, pemerintah terus melakukan pembenahan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung penegakan hukum di laut.
Dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, peningkatan kerjasama antar negara, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, diharapkan penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga laut Indonesia agar tetap aman dan lestari.”