Penegakan hukum laut di Banjarbaru menjadi topik yang semakin hangat diperbincangkan belakangan ini. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan tersebut. Menurut Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, AKP Andi Sudirman, “Penegakan hukum laut di Banjarbaru menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai kasus illegal fishing dan pelanggaran lainnya.”
Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Banjarbaru adalah minimnya sumber daya yang tersedia. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banjarbaru, Bambang Sutrisno, “Keterbatasan anggaran dan personel menjadi hambatan utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum laut di wilayah kami.”
Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, solusi tidaklah tidak mungkin untuk diwujudkan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Munggaran, “Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sangatlah penting dalam menciptakan penegakan hukum laut yang efektif di Banjarbaru.”
Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya penegakan hukum laut. Menurut peneliti dari Institut Kelautan Banjarbaru, Nurul Hidayah, “Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum laut di wilayah ini.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut, diharapkan penegakan hukum laut di Banjarbaru dapat menjadi lebih efektif dan berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Banjarbaru demi keberlanjutan ekosistem laut yang lebih baik.