Peran penting penegakan hukum maritim di Kota Banjarbaru tidak bisa dianggap remeh. Dengan wilayah yang memiliki potensi maritim yang besar, penegakan hukum maritim menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan kota ini.
Menurut Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru, AKBP Andi Adnan Syafruddin, penegakan hukum maritim sangat penting untuk mencegah tindakan kriminal seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan kejahatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat. “Kami terus melakukan patroli dan pengawasan di perairan Kota Banjarbaru untuk menekan angka kejahatan maritim,” ujarnya.
Pentingnya penegakan hukum maritim juga diakui oleh Ketua Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banjarbaru, Ahmad Rizal. Menurutnya, penegakan hukum maritim tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. “Dengan penegakan hukum maritim yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para nelayan dan pengusaha perikanan,” katanya.
Namun, meskipun penting, penegakan hukum maritim di Kota Banjarbaru masih banyak menghadapi kendala. Salah satunya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan di perairan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), David Setiawan. Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam bidang penegakan hukum maritim agar dapat mengatasi masalah yang ada.
Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum maritim di Kota Banjarbaru, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama. Diperlukan sinergi antara pemerintah, kepolisian, TNI, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan maritim yang aman dan terkendali. Dengan demikian, Kota Banjarbaru dapat terus berkembang dan menjadi destinasi wisata bahari yang menarik bagi para wisatawan.